komisi pemberantasan korupsi sampai kini baru menunggu berkas berupa audit aliran dana dari badan pemeriksa keuangan (bpk) untuk persentasi tindak pidana korupsi mengenai dugaan penerimaan hadiah dalam proyek hambalang.
penghitungan kerugian supaya termin pertama telah ada, tapi audit aliran dana hingga sekarang belum diperoleh daripada bpk, ujar juru bicara kpk johan budi dalam gedung kpk jakarta, senin.
johan budi menunjukan bahwa di pekan ini kpk sudah berencana supaya bertemu melalui bpk, namun johan mengaku masih belum kenal objek wisata kpk mengerjakan pertemuan melalui bpk di pekan ini.
kalau penghitungan kerugian negara serta berkas sudah lebih daripada lima puluh persen, serta berkas ingin dinaikkan ke penuntutan, para tersangka pasti ditahan, papar johan.
Informasi Lainnya:
hingga saat ini kpk belum melakukan penahanan pada kaum tersangka angka hambalang melalui alasan berkas-berkas yang belum komplit.
pada sabtu (4/5) ketua kpk abraham samad menunjukan kiranya berkas-berkas daripada bpk dan belum komplit itu merupakan penghambat supaya dilakukannya penahanan.
mudah-mudahan Satu atau dua minggu ke depan hasilnya sudah ada dan lengkap, dengan demikian kita mau lakukan penahanan, detail abraham dalam jakarta, sabtu (4/5).
ketika disinggung tentang penetapan tersangka baru terkait kasus proyek sarana olahraga hambalang, abraham tak menampik kemungkinan kiranya kpk akan menetapkan tersangka masih.
menurutnya semua kemungkinan itu terbuka, tapi kpk baru belum dapat menentukan sebab masih terus diselenggarakan proses-proses pemeriksaan.
nanti daripada hasil proses pemeriksaan penyidikan, baru kami kumpulkan, diekspos, masih diputuskan, tegas abraham.
anas urbaningrum oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) ditentukan dijadikan tersangka angka dugaan korupsi hambalang selama februari silam. anas diduga menerima pemberian kejutan mengenai perencanaan, pelaksanaan, juga pembangunan pusat olahraga hambalang.
selain anas, tiga pihak yang lain yang ditentukan kpk adalah tersangka dalam korupsi proyek hambalang adalah mantan menpora andi mallarangeng selaku pengguna anggaran, mantan kabiro perencanaan kemenpora deddy kusdinar dibuat pejabat pemangku komitmen ketika proyek hambalang dilaksanakan juga mantan direktur operasional 1 pt adhi karya (persero) teuku menarik mukhamad noor.
ketiganya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 perihal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam uu no.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 kuhp perihal perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mampu membahayakan keuangan negara.
sedangkan pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain serta korporasi, menyalahgunakan kewenangan sebab jabatan ataupun kedudukan dan mampu berdampak pada negara.
hasil audit investigatif badan pemeriksa keuangan mengatakan kiranya nilai kerugian negara di proyek hambalang merupakan rp243,6 miliar.